Posts Tagged ‘diklat’

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat

Dengan hormat,

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Unit SKPD dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Manajemen kependudukan merupakan system administrasi yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan memandang penting akan bidang kependudukan , dalam waktu dekat ini Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelengkaran diklat Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan aspek hak keperdataan gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya.

Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diperlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dengan mengikuti Bimtek Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat. Kebutuhan akan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang harapkan disetiap daerah Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.

Diklat / Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal diklat Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender.

Bimtek / Diklat Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan hormat,

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengurus & Anggota ULP, Pengurus & Anggota LPSE, Pejabat & Panitia Pengadaan, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri & Swasta.

Pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau diklat pengadaan barang dan jasa, akan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan dengan materi Teknis dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014.

Mengacu pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015, perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dalam pasal 17 ayat (1) huruf e, bahwa setiap Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan di Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dalam pasal 12 ayat (2) huruf g, berbunyi setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), wajib memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, dan yang lebih penting lagi sedikitnya ada 10 (Sepuluh) Perubahan Utama dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang akan dibahas.

Maksud dan tujuan bimtek pengadaan barang dan Jasa :

  • Memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami esensi atas ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  secara menyeluruh dan mendalam.
  • Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertrulis atas ketentuan – ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan kedua No. 70 tahun 2012 yang masih membingungkan interpretasi berbeda – beda.
  • Memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan maupun kasus – kasus yang pada saat ini sedang dihadapi.
  • Memahami kondisi pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang terjadi saat ini dengan  segala permasalahan yang timbul yang dapat digunakan sebagai pelajaran agar tidak terjadi dalam lingkungan instansinya.
  • Memiliki secara lengkap dokumen tentang pasal demi ketentuan – ketentuan pokok apa saja pada perubahan kedua Perpres No. 70 Tahun 2012  secara sistimatis dalam bentuk Soft Copi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014

Bimtek / Diklat Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang baik. Sayangnya pengelolaan data PBB P2 ini bukanlah hal yg mudah dan sederhana mengingat jumlah objek pajak yang banyak dan luas. Pengelolaan data yg baik dimulai dari kegiatan pendataan objek/subjek PBB P2.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis ini adalah:

  1. Sifat, spesifikasi, dan tata cara pemberian Nomor Objek Pajak (NOP);
  2. Tatacara pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
  3. Pendataan dengan cara pemantauan penyampaian dan pengembalian SPOP;
  4. Pendataan dengan cara identifikasi objek pajak
  5. Pendataan dengan cara verifikasi objek pajak;
  6. Pendataan dengan cara pengukuran objek pajak;
  7. Macam-macam peta PBB P2.

Setelah mengikuti bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 yang dilengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2

Diklat / Bimtek JURUSITA PAJAK DAERAH

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pemerintahan memperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, salah satu tugas pemerintah sebagai pemungut pajak adalah melakukan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang membandel. Salah satu upaya tersebut adalah tindakan penagihan pajak yang secara teknis diatur melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Begitu pun terhadap Wajib Pajak Daerah yang memiliki tunggakan pajak, dapat dilakukan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Untuk itu, maka diperlukan penyiapan seorang jurusita pajak yang memahami aturan terkait penagihan pajak secara aktif sejak penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan sita, lelang, dan sebagainya.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis adalah:

  1. Prosedur dan proses penagihan
  2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
  3. Penagihan dengan Surat Paksa
  4. Penyitaan
  5. Lelang eksekusi pajak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Jurusita Pajak Daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Jurusita Pajak Daerah yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Jurusita Pajak Daerah.

Bimtek / Diklat Pengelolaan Sampah Terpadu

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan larangan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah dengan sistim terbuka (open damping), yang banyak menimbulkan permasalahan lingkungan.
Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan bersama ini kami sampaikan penawaran Diklat Teknis tentang Manajemen Pengelolaan Sampah dengan tema “Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan sesuai Amanat UU nomor 18 tahun 2008” yang diselenggarakan pada.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pengelolaan Sampah secara terpadu dalam Mewujudkan Pelayanan Pengelolaan Sampah secara terpadu. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Pengelolaan Sampah secara terpadu. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Pengelolaan Sampah secara terpadu

Bimtek / Diklat Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Dengan hormat,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Audit melalui Pengendalian dan Pengawasan yang ketat serta penerapan sanksi yang konsisten, merupakan bagian dari fungsi manajemen dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pemanggilan oleh penegak hukum yang akhir-akhir ini semakin meningkat yang kadang – kadang mengada – ada ( tendensi mengarah kepada kriminalisasi ), mengakibatkan banyak pejabat yang tidak mau lagi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan / Anggota Kelompok Kerja ULP, apalagi latar belakang mereka sebagian besar teknisi yang awam dalam pengetahuan praktis ilmu hukum , begitu berurusan dengan panggilan jaksa, pemeriksaan polisi, atau tuntutan / gugatan ke pengadilan, semakin enggan mereka untuk menjadi penanggung jawab pengadaan / kontrak.

Sehubungan dengan itu, kepada mereka diperlukan bekal pemahaman aspek hukum terkait bidang pengadaan yang jelas dan terstruktur disertai contoh kasus – kasus tindak pidana korupsi yang mutahir terjadi / yang muncul kepermukaan dengan uraian modus operandinya, untuk dijadikan bekal pengetahuan khusus dalam rangka menghadapi permasalahan yang kemungkinan terjadi kepada mereka dikemudian hari.

Banyak para stake holders terkait pengadaan barang/jasa yang melakukan pengaturan lelang / pemalsuan dokumen (fiktif) yang tidak menyadari / tidak peka bahwa melakukan persekongkolan / pemalsuan dokumen adalah tindak pidana melawan hukum , kita dapat digugat / dituntut ke pengadilan karena terdapat unsur penipuan dan merugikan Negara.

Melalui identifikasi kasus – kasus korupsi bidang pengadaan barang/jasa yang saat ini muncul kepermukaan seperti kasus Wisma Atlit, Hambalang di Menpora, pengadaan alat kesehatan di Kemenkes, pengadaan Alquran di Kemenag, pengadaan AFIS di Kemenhumham, pengadaan SKRT di Kemenhut, dll, berdasarkan pengalaman yang dimiliki para praktisi pengadaan mencoba menganalisa modus operandi setiap perbuatan tidak pidana korupsi dari kasus – kasus yang muncul tersebut dan mencoba menawarkan beberapa gagasan untuk ikut membantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan yang semakin berkembang dan meluas keseluruh wilayah Indonesia.

Melalui Diklat Teknis ini, diharapkan para pihak yang terkait dengan audit pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat mengetahui / memahami pengetahuan yang luas tentang kiat – kiat pencegahan tindak pidana korupsi, dimulai dari sejak penyusunan dokumen lelang/HPS, Proses pemilihan penyedia jasa dan Manajemen pelaksanaan kontrak termasuk strategi dalam penyelesaian sengketa, pemutusan / penghentian kontrak sampai dengan gugatan / tuntutan ke pengadilan, sehingga dengan pengetahuan yang cukup / benar diharapkan para stake holder terkait tidak gentar lagi menghadapi gugatan, tuntutan, tekanan / ancaman, dari pihak manapun.Diklat Nasional akan diadakan dengan beberapa pokok – pokok materi Bahasan :

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan  Pengadaan Barang ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan,

Manfaat Mengikuti Bimtek Pengadaan barang

  • Memperoleh pembekalan dan penjelasan tentang Pengertian Audit dan bagaimana melaksanakan Audit (Pengawasan) yang efektif dalam Lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah sampai dengan Pembuatan Laporan Audit serta memberikan contoh – contoh penyimpangan pada setiap tahap kegiatan dalam proses pengadaan.
  • Memperoleh penjelasan tentang Audit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa Pemasokan barang, Jasa Lainnya, Jasa Pemborongan Pekerjaan Konstruksi dan Audit pengadaan pekerjaan yang dilakukan secara Swakelola.
  • Memperoleh penjelasan tentang pelaksanaan Audit pengadaan Jasa Konsultansi
  • Memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan Tata cara Penyusunan Laporan Audit dan memperoleh informasi bagaimana menyiapkan Daftar Simak dalam proses Audit di bidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  • Memahami secara nyata Gambaran Umum Kondisi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah saat ini seperti apa dan Sebab-sebab / Latar belakang yang mempengaruhi timbulnya KKN serta kebijakan Pemerintah yang diterapkan dalam upaya pemberantasan KKN
  • Mengetahui cara menghadapi kriminalisasi dari oknum penegak hukum yang kebablasan, memahami modus operandi suatu perbuatan tidak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah agar tidak terulang lagi di instansinya, memahami kebijakan Pemerintah dalam memerangi korupsi dan memahami adanya ketentuan Pendampingan perkara dalam hal ada stake holder PNS terkait pengadaan terlibat dalam masalah hukum.
  • Memahami pengertian Persekongkolan, Indikasi persekongkolan, Peristiwa terjadinya persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa dan Bagan Bidang Hukum terkait dengan perbuatan persekongkolan serta menyadari Sanksi Hukum bagi Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa yang melakukannya.
  • Memahami prinsip – prinsip Hukum Acara Perdata dan memahami Tahap – tahap proses gugatan perdata ke pengadilan dengan memberikan contoh – contoh nyata satu proses gugatan sampai dengan putusan inkrag dan mendapat informasi juga tentang tahap – tahap tuntutan pidana ke pengadilan.

Berikut Jadwal Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Bimtek / Diklat Standar Pelayanan Penggajian serta Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dengan Hormat ,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai perwujudan dalam memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS. Selain dari PP No. 11 Tahun 2011, Peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2014 mengatur perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS yang telah diberlakukan per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir. Selain peraturan tersebut diatasAda beberapa peraturan tambahan sebagai acuan antara lain Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Audit kinerja dilakukan oleh baik auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam audit sektor pemerintahan, auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor Internal adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.

Pada umumnya proses audit kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Semua proses tersebut diatur dalam standard audit/standard pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan Standard Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No.1 tahun 2007 untuk melaksanakan audit kinerja. Sementara itu Aparat Pengawas Internal Pemerintah menggunakan Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti diklat Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

BIMTEK / DIKLAT PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang ditetapkan sangat penting. Bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5