Posts Tagged ‘desa’

Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat  Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Sasaran Pembangunan Desa. Arah Kebijakan.
  2. Strategi Pembangunan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pembangunan Kawasan Desa, Arah Kebijakan.
  3. Strategi Tata Pemerintahan Desa, Arah Kebijakan dan Strategi Pengawalan Implementasi UU Desa.

Setelah mengikuti Bimtek  Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.

Sosialisasi Dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat Sosialisasi Dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Pemilihan Kepala Desa Secara Langsung atau melalui musyawarah Desa, Kependudukan, Persyaratan.
  2. Mekanisme Pengangkatan Kepala Desa, Besaran Penghasilan tetap, Tunjangan, Penerimaan Lain yang Sah bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa.
  3. Penempatan Perangkat Desa yang bersetatus sebagai PNS serta Tata Cara Pemberhentian Kepala Desa dan Perangkat Desa.

Setelah mengikuti bimtek Sosialisasi Dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.

Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.
  2. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah Wewenang, Tugas dan Fungsi Pengelolaan Barang Milik Daerah, PerencanaanPengadaan Barang Milik Daerah, Penghapusan dan Pemindah tanganan BMD di Desa.
  3. Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APB Desa.

Setelah mengikuti bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa.

Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Dasar Perlaksanaan Gerakan Desa.
  2. Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa.
  3. Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa.
  4. Pembagian Peran Kemenko PMK, Kementerian Desa Dan Kemendagri Dalam Gerakan Desa.

Setelah mengikuti bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa

Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan yang akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

  1. Dasar Perlaksanaan Gerakan Desa.
  2. Target Pencapaian Sasaran Gerakan Desa.
  3. Alur Proses Pelaksanaan Gerakan Desa.
  4. Pembagian Peran Kemenko PMK, Kementerian Desa Dan Kemendagri Dalam Gerakan Desa.

Setelah mengikuti bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.

PEMBENTUKAN KADER DAN TOKOH MASYARAKAT DLM PEMGEMBANGAN DESA SIAGA

Kepada Yth,

Kepala Dinas Kesehatan / Pemda ( Unit Humas ) BLH/ RSUD/RSU/RS/RSI/PKK AISYAH

Mohon mengikutsertakan / Menghadirkan Pegawai / Pejabat Puskesmas sesuai dengan bidangnya Kabupaten/Kota dan Provinsi Se – Indonesia
Di Tempat

Dengan Hormat

Dalam rangka untuk meningkatkan pengetahuan, memahami, menguasai dan mampu mengimplementasikan teori konsep dan prinsip tentang organisasi dan manajemen pelayanan masyarakat dalam rangka meningkatkan pelayanan prima. Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Diklat Pendidikan dan Pelatihan Bidang Kesehatan RSUD Dinas Kesehatan Kab./Kota dan Provinsi, Dalam pelatihan ini diberikan pengertian, pemahaman dan kemampuan menjelaskan dasar-dasar pemikiran/filosofi pendidikan kesehatan, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, langkah-langkah pengorganisasia dan pengembangan masyarakat dan model perberdayaan masyarakat, pendekatan dan pengalaman belajar ,modernisasi, perencanaan sosial serta strategi pengembangan partisipasi dalam model-model intervensi/pemecahan masalah, advokasi, diffusi-inovasi, monitoring, dan evaluasi.

Diklat Nasional akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan

Materi bahasan sebagai berikut :

  1. Materi dasar
    1. Konsep dasar
    2. Kebijakan
  2. Materi Inti
    1. Analisis Situasi
    2. Kajian Formatif
    3. Strategi KPP
    4. Pengembangan
    5. Rencana KPP
    6. Pemantauan
  3. Materi Penunjang
    1. BLC
    2. RTL

Tiap Materi Pilihan Pelaksanaanya Minimal 25 Peserta

Tujuan Umum Diklat Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

Peserta diklat Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga ini memahami dan mampu melakukan pemberdayaan masyarakat dan mengorganisasi, merencanakan, mengembangkan, dan membimbing pemberdayaan masyarakat (mengidentififikasi masalah/kebutuhan, menggali potensi dan mendayagunakan potensi, kerjasama, melaksanakan dan mengevaluasi,

Tujuan Khusus Bimtek Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

Setelah mengikuti bimtek Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga yang diselengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan Peserta diharapkan mampu :

  1. Memahami dan menjelaskan Pengertian pemberdayaan masyarakat.
  2. Memahami dan mampu menjelaskan pinsip/filosofi Pemberdayaan Masyarakat
  3. Memahami dan menjelaskan Pengembangan dan pengorganisasian masyarakat
  4. Memahami dan menjelaskan Pendididkan/ kes,promkes
  5. Memahami dan menjelaskan Langkah-langkah dan model Pemberdayaan masyarakat
  6. Memahami dan menjelaskan Pendekatan pengalaman belajar
  7. Memahami dan mampu menjelaskan modernisasi, perencanaan sosial dalam Pembelajaran masyarakat
  8. Memahami dan mampu melakukan Langkah-langkah pengembangan dan pengorganisasian masyarakat.
  9. Memahami dan mmampu menyusun perencanaan dan pemecahan masalah, evaluasi dalam pemberdayaan masyarakat

Berikut Jadwal Bimtek Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga

Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan  akan menyelenggarakan Diklat Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN, dan akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan

  1. Mengoptimalkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa Dan Pemberdayaan Masyarakat Desa Berdasarkan Pp No. 43 Tahun 2014
  2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
  3. Kebijakan Pemerintah Tentang Pengaturan Kecamatan & Kelurahan Dalam Meningkatkan Pelayanan Terpadu
  4. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 4/2010 Tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan

Berikut Jadwal Bimtek Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN

 

Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.  Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Akibatnya, sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

BIMTEK PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Pemerintah mengeluarkan aturan mengenai pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa di desa. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Kepala LKPP No 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa yang ditandatangani oleh Kepala LKPP pada tanggal 14 Nopember 2013, meski sudah ada Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2005 tentang Desa, namun hal itu hanya mengatur tentang tata kelola pemerintahan dan keuangan desa, sehingga dipandang perlu adanya pedoman tertentu untuk mengatur mekanisme pengadaan APBDesa.

Selain itu tentunya ada pertimbangan lain, seperti bahwa dari tahun ke tahun besaran anggaran yang dialokasikan ke desa semakin meningkat, sehingga diperlukan mekanisme pengadaan yang pengelolaannya baik dan akuntabel.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan PEDOMAN TATA CARA PENGADAAN BARANG/JASA DI DESA ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5