Posts Tagged ‘bimtek’

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017

Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Dalam meningkatkan kinerja dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), Perencanaan Kinerja (Renja) maupun Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Disamping itu, Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dgn memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yg ada atau yg mungkin timbul, Renstra terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan LAKIP Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan  dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini, yang akan dilaksanakan pada :

Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016

Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat
Dengan Hormat,

Dalam rangka Dalam rangka menerapkan sistem Pengelolaan Keuangan daerah secara sistematika dan bertujuan agar pemerintah daerah dapat memahami : Sistem Perencanaan dan Penganggaran (Penyusunan RKPD, KUA, PPAS, dan RKA-SKPD serta APBD); Sistem Pelaksanaan Anggaran (Sistem Penataausahan Anggaran); Sistem Pelaporan Keuangan berdasarkan sistem akuntansi pemerintahan daerah, Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan (PUSLATPEM) menyelenggarakan kegiatan bimbingan teknis bagi pemerintah khususnya bagian keuangan SKPD, yaitu Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016 yang dilaksanakan Pada :

Bimtek / Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat

Dengan hormat,

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Unit SKPD dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Manajemen kependudukan merupakan system administrasi yang harus dimiliki oleh suatu pemerintahan daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan memandang penting akan bidang kependudukan , dalam waktu dekat ini Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelengkaran diklat Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat.

Administrasi Kependudukan adalah rangkaian penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Kependudukan serta pendayagunaan hasil untuk pelayanan public dan pembangunan sektor lain. Administrasi kependudukan aspek hak keperdataan gagasan menyusun suatu sistem administrasi yang menyangkut seluruh masalah kependudukan, yang meliputi informasi kependudukan, patut menjadi perhatian untuk mewujudkannya.

Kebutuhan pemerintahan di setiap daerah akan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil sangat diperlukan untuk pembangunan daerah tertentu, bangsa dan negara secara keseluruhan. Dengan mengikuti Bimtek Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat dan Tepat. Kebutuhan akan Manajemen Kependudukan dan Pencatatan Sipil  yang harapkan disetiap daerah Indonesia akan lebih mudah tercapai.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Manajemen Kependudukan Dan Pencatatan Sipil dalam Mewujudkan Pelayanan Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mudah, Cepat Dan Tepat.

Diklat / Bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Sebagaimana ketentuan Peraturan Presiden RI (Perpres) NO. 54Tahun 2010 dan perubahannya (Perpres No.70 Tahun 2012) Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala (PERKA) LKPP Nomor 6 Tahun 2012 yang diubah dengan PERKA LKPP No. 14 Tahun 2012, tentang Petunjuk Teknis (Juknis) bertujuan menghilangkan Bottlenecking dan Multi Tafsir dalam rangka mempercepat penyerapan anggaran dan kewajiban setiap K/L/D/I, memperjelas keberadaan ULP.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal diklat Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender.

Bimtek / Diklat Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014.

Dengan hormat,

Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pengurus & Anggota ULP, Pengurus & Anggota LPSE, Pejabat & Panitia Pengadaan, Direktur BUMN/BUMD, Pimpinan Perguruan Tinggi Negeri & Swasta.

Pendidikan dan pelatihan pengadaan barang dan jasa pemerintah atau diklat pengadaan barang dan jasa, akan dilaksanakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan dengan materi Teknis dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014.

Mengacu pada Perpres Nomor 4 Tahun 2015, perubahan keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010, dalam pasal 17 ayat (1) huruf e, bahwa setiap Kepala ULP/Anggota Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan harus memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan, dan di Perpres Nomor 70 Tahun 2012, dalam pasal 12 ayat (2) huruf g, berbunyi setiap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), wajib memiliki Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa, dan yang lebih penting lagi sedikitnya ada 10 (Sepuluh) Perubahan Utama dalam Perpres Nomor 4 Tahun 2015 yang akan dibahas.

Maksud dan tujuan bimtek pengadaan barang dan Jasa :

  • Memberikan pembekalan serta referensi untuk memahami esensi atas ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah  secara menyeluruh dan mendalam.
  • Memperoleh konfirmasi secara lisan maupun tertrulis atas ketentuan – ketentuan dalam Perpres No. 54 tahun 2010 dan perubahan kedua No. 70 tahun 2012 yang masih membingungkan interpretasi berbeda – beda.
  • Memberikan solusi atas permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan pengadaan pengadaan maupun kasus – kasus yang pada saat ini sedang dihadapi.
  • Memahami kondisi pengadaan barang dan Jasa pemerintah yang terjadi saat ini dengan  segala permasalahan yang timbul yang dapat digunakan sebagai pelajaran agar tidak terjadi dalam lingkungan instansinya.
  • Memiliki secara lengkap dokumen tentang pasal demi ketentuan – ketentuan pokok apa saja pada perubahan kedua Perpres No. 70 Tahun 2012  secara sistimatis dalam bentuk Soft Copi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pelaksanaan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sesuai Perpres Nomor 4 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 1 Tahun 2014

Bimtek / Diklat Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang baik. Sayangnya pengelolaan data PBB P2 ini bukanlah hal yg mudah dan sederhana mengingat jumlah objek pajak yang banyak dan luas. Pengelolaan data yg baik dimulai dari kegiatan pendataan objek/subjek PBB P2.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis ini adalah:

  1. Sifat, spesifikasi, dan tata cara pemberian Nomor Objek Pajak (NOP);
  2. Tatacara pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
  3. Pendataan dengan cara pemantauan penyampaian dan pengembalian SPOP;
  4. Pendataan dengan cara identifikasi objek pajak
  5. Pendataan dengan cara verifikasi objek pajak;
  6. Pendataan dengan cara pengukuran objek pajak;
  7. Macam-macam peta PBB P2.

Setelah mengikuti bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 yang dilengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2

Diklat / Bimtek JURUSITA PAJAK DAERAH

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pemerintahan memperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, salah satu tugas pemerintah sebagai pemungut pajak adalah melakukan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang membandel. Salah satu upaya tersebut adalah tindakan penagihan pajak yang secara teknis diatur melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Begitu pun terhadap Wajib Pajak Daerah yang memiliki tunggakan pajak, dapat dilakukan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Untuk itu, maka diperlukan penyiapan seorang jurusita pajak yang memahami aturan terkait penagihan pajak secara aktif sejak penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan sita, lelang, dan sebagainya.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis adalah:

  1. Prosedur dan proses penagihan
  2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
  3. Penagihan dengan Surat Paksa
  4. Penyitaan
  5. Lelang eksekusi pajak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Jurusita Pajak Daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Jurusita Pajak Daerah yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Jurusita Pajak Daerah.

Bimtek / Diklat Pengelolaan Sampah Terpadu

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia

Undang-undang nomor 18 tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah mewajibkan pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan, dengan larangan pengelolaan tempat pembuangan akhir sampah dengan sistim terbuka (open damping), yang banyak menimbulkan permasalahan lingkungan.
Untuk meningkatkan kinerja Aparatur Pemerintah dalam Pengelolaan Sampah secara terpadu dan berwawasan lingkungan bersama ini kami sampaikan penawaran Diklat Teknis tentang Manajemen Pengelolaan Sampah dengan tema “Strategi Pengelolaan Sampah Terpadu dan Berwawasan Lingkungan sesuai Amanat UU nomor 18 tahun 2008” yang diselenggarakan pada.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pengelolaan Sampah secara terpadu dalam Mewujudkan Pelayanan Pengelolaan Sampah secara terpadu. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Pengelolaan Sampah secara terpadu. yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Pengelolaan Sampah secara terpadu

Bimtek Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Sebagai miniatur negara Indonesia, Desa menjadi arena politik paling dekat bagi relasi antara masyarakat dengan pemegang kekuasaan (perangkat Desa). Di satu sisi, para perangkat Desa menjadi bagian dari birokrasi negara yang mempunyai daftar tugas kenegaraan, yakni menjalankan birokratisasi di level Desa, melaksanakan program-program pembangunan, memberikan pelayanan administratif kepada masyarakat. Tugas penting pemerintah Desa adalah memberi pelayanan administratif (surat-menyurat) kepada warga.

Di sisi lain, karena dekatnya arena, secara normatif masyarakat akar-rumput sebenarnya bisa menyentuh langsung serta berpartisipasi dalam proses pemerintahan dan pembangunan di tingkat Desa. Para perangkat Desa selalu dikonstruksi sebagai “pamong Desa” yang diharapkan sebagai pelindung dan pengayom warga masyarakat Para pamong Desa beserta elite Desa lainnya dituakan, ditokohkan dan dipercaya oleh warga masyarakat untuk mengelola kehidupan publik maupun privat warga Desa.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa

Bimtek Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam makna UU nomor 22 Tahun 1999 dimaksudkan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Meski titik berat otonomi diletakkan pada tingkat Kabupaten/Kota, namun pada esensinya kemandirian Daerah harus dimulai dari level pemerintahan di tingkat paling bawah, yaitu Desa. Pembangunan daerah dengan demikian lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat Desa.

Selama ini, pembangunan desa masih banyak bergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah maupun sifatnya tidak dapat diprediksi.  Selain itu, desa memperoleh pula bantuan pembangunan dari dinas/instansi pemerintah Kabupaten, dimana penentuan program-programnya telah ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri (top down). Meskipun programnya baik tetapi seringkali tidak sesuai dengan prioritas kebutuhan masyarakat desa. Akibatnya, sering dijumpai bahwa masyarakat desa kurang peduli dalam mendukung program yang ditentukan daerah maupun memeliharanya.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Rencana Strategis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5