Posts Tagged ‘aparatur’

Bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia
Salah satu bentuk evaluasi yang telah secara rutin dilakukan pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, adalah Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD). Payung hukumnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD). Menurut Mendagri,

EKPPD adalah sebuah model evaluasi terhadap kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahan utama bagi proses EKPPD, adalah Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) yang disusun berdasarkan hasil evaluasi mandiri Pemda terhadap berbagai dimensi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dari proses EKPPD yang sudah dilakukan, penyusunan data evaluasi mandiri yang menjadi bahan penyusunan LPPD, masih perlu pembinaan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah

Bimtek / Diklat Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Dengan hormat,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Pelaksanaan Audit melalui Pengendalian dan Pengawasan yang ketat serta penerapan sanksi yang konsisten, merupakan bagian dari fungsi manajemen dalam upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi dalam Bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Pemanggilan oleh penegak hukum yang akhir-akhir ini semakin meningkat yang kadang – kadang mengada – ada ( tendensi mengarah kepada kriminalisasi ), mengakibatkan banyak pejabat yang tidak mau lagi menjadi Pejabat Pembuat Komitmen, Panitia Pengadaan / Anggota Kelompok Kerja ULP, apalagi latar belakang mereka sebagian besar teknisi yang awam dalam pengetahuan praktis ilmu hukum , begitu berurusan dengan panggilan jaksa, pemeriksaan polisi, atau tuntutan / gugatan ke pengadilan, semakin enggan mereka untuk menjadi penanggung jawab pengadaan / kontrak.

Sehubungan dengan itu, kepada mereka diperlukan bekal pemahaman aspek hukum terkait bidang pengadaan yang jelas dan terstruktur disertai contoh kasus – kasus tindak pidana korupsi yang mutahir terjadi / yang muncul kepermukaan dengan uraian modus operandinya, untuk dijadikan bekal pengetahuan khusus dalam rangka menghadapi permasalahan yang kemungkinan terjadi kepada mereka dikemudian hari.

Banyak para stake holders terkait pengadaan barang/jasa yang melakukan pengaturan lelang / pemalsuan dokumen (fiktif) yang tidak menyadari / tidak peka bahwa melakukan persekongkolan / pemalsuan dokumen adalah tindak pidana melawan hukum , kita dapat digugat / dituntut ke pengadilan karena terdapat unsur penipuan dan merugikan Negara.

Melalui identifikasi kasus – kasus korupsi bidang pengadaan barang/jasa yang saat ini muncul kepermukaan seperti kasus Wisma Atlit, Hambalang di Menpora, pengadaan alat kesehatan di Kemenkes, pengadaan Alquran di Kemenag, pengadaan AFIS di Kemenhumham, pengadaan SKRT di Kemenhut, dll, berdasarkan pengalaman yang dimiliki para praktisi pengadaan mencoba menganalisa modus operandi setiap perbuatan tidak pidana korupsi dari kasus – kasus yang muncul tersebut dan mencoba menawarkan beberapa gagasan untuk ikut membantu dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi di bidang pengadaan yang semakin berkembang dan meluas keseluruh wilayah Indonesia.

Melalui Diklat Teknis ini, diharapkan para pihak yang terkait dengan audit pelaksanaan pengadaan barang/jasa dapat mengetahui / memahami pengetahuan yang luas tentang kiat – kiat pencegahan tindak pidana korupsi, dimulai dari sejak penyusunan dokumen lelang/HPS, Proses pemilihan penyedia jasa dan Manajemen pelaksanaan kontrak termasuk strategi dalam penyelesaian sengketa, pemutusan / penghentian kontrak sampai dengan gugatan / tuntutan ke pengadilan, sehingga dengan pengetahuan yang cukup / benar diharapkan para stake holder terkait tidak gentar lagi menghadapi gugatan, tuntutan, tekanan / ancaman, dari pihak manapun.Diklat Nasional akan diadakan dengan beberapa pokok – pokok materi Bahasan :

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan  Pengadaan Barang ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan,

Manfaat Mengikuti Bimtek Pengadaan barang

  • Memperoleh pembekalan dan penjelasan tentang Pengertian Audit dan bagaimana melaksanakan Audit (Pengawasan) yang efektif dalam Lingkup pengadaan barang/jasa Pemerintah sampai dengan Pembuatan Laporan Audit serta memberikan contoh – contoh penyimpangan pada setiap tahap kegiatan dalam proses pengadaan.
  • Memperoleh penjelasan tentang Audit pengadaan barang/jasa untuk pengadaan jasa Pemasokan barang, Jasa Lainnya, Jasa Pemborongan Pekerjaan Konstruksi dan Audit pengadaan pekerjaan yang dilakukan secara Swakelola.
  • Memperoleh penjelasan tentang pelaksanaan Audit pengadaan Jasa Konsultansi
  • Memperoleh penjelasan mengenai prosedur dan Tata cara Penyusunan Laporan Audit dan memperoleh informasi bagaimana menyiapkan Daftar Simak dalam proses Audit di bidang Pengadaan barang/jasa Pemerintah.
  • Memahami secara nyata Gambaran Umum Kondisi Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah saat ini seperti apa dan Sebab-sebab / Latar belakang yang mempengaruhi timbulnya KKN serta kebijakan Pemerintah yang diterapkan dalam upaya pemberantasan KKN
  • Mengetahui cara menghadapi kriminalisasi dari oknum penegak hukum yang kebablasan, memahami modus operandi suatu perbuatan tidak pidana korupsi dalam pengadaan barang/jasa Pemerintah agar tidak terulang lagi di instansinya, memahami kebijakan Pemerintah dalam memerangi korupsi dan memahami adanya ketentuan Pendampingan perkara dalam hal ada stake holder PNS terkait pengadaan terlibat dalam masalah hukum.
  • Memahami pengertian Persekongkolan, Indikasi persekongkolan, Peristiwa terjadinya persekongkolan dalam pengadaan barang/jasa dan Bagan Bidang Hukum terkait dengan perbuatan persekongkolan serta menyadari Sanksi Hukum bagi Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa yang melakukannya.
  • Memahami prinsip – prinsip Hukum Acara Perdata dan memahami Tahap – tahap proses gugatan perdata ke pengadilan dengan memberikan contoh – contoh nyata satu proses gugatan sampai dengan putusan inkrag dan mendapat informasi juga tentang tahap – tahap tuntutan pidana ke pengadilan.

Berikut Jadwal Bimtek Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

BIMTEK TATA NASKAH DINAS DILINGKUNGAN APARATUR PEMDA, SEKRETARIAT DPRD PROVINSI, KABUPATEN DAN KOTA

Dengan Hormat.

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Tata Naskah Dinas sangat penting untuk pelaksanaan tugas selain itu Tata Naskah Dinas ialah kumpulan ketentuan yang bersifat normatif, mengatur sifat dan tata laku serta menjadi pedoman dalam komunikasi kedinasan dalam bentuk tertulis.

Untuk membuat tata naskah dinas harus hati-hati, cermat dan sesuai dengan pedoman yang telah ditentukan dengan harapan tidak menimbulkan permasalahan yang pada gilirannya berpengaruh pada kinerja suatu organisasi atau menimbulkan penilaian masyarakat yang kurang baik.

Dalam rangka menciptakan Korespondensi dan Tata Naskah Dinas untuk para pihak yang berkepentingan secara Profesional mampu mengimplementasikan tata naskah dinas. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti diklat Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010 yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal bimtek Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010.

Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Audit kinerja dilakukan oleh baik auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam audit sektor pemerintahan, auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor Internal adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.

Pada umumnya proses audit kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Semua proses tersebut diatur dalam standard audit/standard pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan Standard Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No.1 tahun 2007 untuk melaksanakan audit kinerja. Sementara itu Aparat Pengawas Internal Pemerintah menggunakan Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti diklat Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

BIMTEK / DIKLAT APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN UU. RI NO. 5 TAHUN 2014

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Sebagaimana diketahui dalam upaya mewujudkan Aparatur Sipil Negara sebagai bagian dari reformasi birokrasi, sehingga mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan dapat sebagai unsur perekat persatuan bangsa, telah ditetapkan Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara yang memberikan landasan kuat dan objektif dalam membina Aparatur Sipil Negara (ASN) berdasarkan merit system.

Untuk itu sangat disarankan tiap instansi pemerintah hendaknya mengetahui dengan lengkap latar belakang, pokok-pokok pikiran, dan garis besar materi perundang-undangan ini sebagai persiapan penataan manajemen SDM yang baru sesuai yang dimaksudkan dalam Undang-undang ini. Perlu diketahui dalam waktu yang relatif singkat dalam tahun 2014 ini pemerintah akan segera mengeluarkan peraturan pemerintah sebagai pelaksanaan Undang-Undang No. 5 tahun 2014. Atas dasar pemikiran tersebut, kami mengundang instansi pusat dan daerah untuk mengikuti sosialisasi pokok-pokok Undang-Undang tersebut

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) SEBAGAI BAGIAN DARI REFORMASI BIROKRASI SESUAI DENGAN UU. RI NO. 5 TAHUN 2014 ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014 yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014.

BIMTEK / DIKLAT PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan Instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Sesuai amanat UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dalam perencanaan pembangunan di daerah terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Sementara dari RPJMD dijabarkan menjadi rencana pembangunan strategis (Renstra) di tingkat SKPD yang merupakan dokumen perencanaan bersifat taktis dan strategis guna mewujudkan visi dan misi pembangunan daerah.sedangan Renstra dijabarkan kembali dalam renja yang merupakan dokumen perencanaan yang bersifat operasional.Sementara yang dimaksud dengan pembangunan daerah itu sendiri merupakan suatu upaya dari seluruh unsur yang ada di daerah, yakni pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat dalam rangka mewujudkan suatu tatanan kehidupan sosial yang lebih baik dan bernilai tinggi. Di samping itu agar pembangunan di daerah dapat berjalan efektif, efisien dan membawa manfaat sesuai yang diharapkan.Maka perlu perencanaan yang tepat, rasional dan realitas.sebagaimana yang diharapkan bisa memberikan arah dan pedoman dalam pengelolaan daerah, termasuk di dalamnya RKPD, KUA, PPAS, RKA-SKPD, RAPBD, dan APBD. dan RPJMD dan Renstra SKPD merupakan dokumen yang sangat penting dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai pemerintahan Daerah Good Governance. Hal itu juga bermakna bahwa RPJMD dan Renstra SKPD yang berkualitas menjadi penentu keberhasilan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga menjadi lebih tepat sasaran dan efektif dalam penganggarannya.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka untuk membekali dan meningkatkan Kompetensi SDM ( Knowledge, Skill, Attitude) Aparatur Pemerintah Daerah maka kami FORUM KAJIAN ILMU PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH (FKIP-OTDA) bersama para Pakar dan Narasumber Bappenas, Kemendagri RI dan Kemenkeu RI, akan mengadakan Bimtek Nasional, 4 Hari dengan Tema .

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan PERENCANAAN DAN EVALUASI RPJMD, RKPD SERTA PENYUSUNAN RENSTRA DAN RENJA SKPD BAGI APARATUR PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5