PENYULUH PAJAK DAERAH

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di seluruh indonesia

Sehubungan dengan peraturan terbaru merupakan bagian terpenting bagi para Wajib Pajak (WP), dimana (WP) harus memenuhi kewajiban Perpajakan menurut Perundang-Undangan yang berlaku, yaitu asas self assesmnent system dalam asas ini (WP) mewajibkan mempertanggung jawabkan Pajak Terhutang menurut (WP) sesuai dengan peraturan Perpajakan yang terus berkembang dari waktu ke waktu. Bimtek perpajakan ini untuk bisa memberikan pengetahuan dan kemampuan yang komperhensif dalam bidang perpajakan, sehingga dapat memenuhi kewajiban perpajakannya secara baik dan benar dalam hal pemahaman, pelaporan, dan prosedur perpajakan yang paling efektipf dan efisien bagi indipidu maupan institusi/perusahaan. Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan akan menyelenggarakan Bimtek, dan akan diadakan dalam beberapa jenis petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis dengan pokok – pokok materi Bahasan :

Dalam rangka membentuk Wajib Pajak yang patuh maka perlu digalakkan kegiatan penyuluhan perpajakan. Penyuluhan dan pelayanan merupakan salah satu pilar sukses dalam pemungutan pajak, apalagi dalam era self-assessment pemungutan pajak sekarang ini. Untuk itu maka diperlukan penyiapan seorang tenaga penyuluh perpajakan yang menguasai teknik-teknik dan metode penyuluhan pajak.

Untuk meningkatkan pemahaman akan Penyuluhan Pajak Daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis ini adalah:

  1. Manajemen penyuluhan perpajakan
  2. Metode penyuluhan
  3. Teknik-teknik penyuluhan
  4. Komunikasi persuasif

Setelah mengikuti bimtek Penyuluhan Pajak Daerah yang dilengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Penyuluhan Pajak Daerah dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Diklat Penyuluhan Pajak Daerah

Bimtek / Diklat Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan pengelolaan data yang baik. Sayangnya pengelolaan data PBB P2 ini bukanlah hal yg mudah dan sederhana mengingat jumlah objek pajak yang banyak dan luas. Pengelolaan data yg baik dimulai dari kegiatan pendataan objek/subjek PBB P2.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Pendapatan Objek Dan Subjek PBB P2. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis ini adalah:

  1. Sifat, spesifikasi, dan tata cara pemberian Nomor Objek Pajak (NOP);
  2. Tatacara pengisian Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP);
  3. Pendataan dengan cara pemantauan penyampaian dan pengembalian SPOP;
  4. Pendataan dengan cara identifikasi objek pajak
  5. Pendataan dengan cara verifikasi objek pajak;
  6. Pendataan dengan cara pengukuran objek pajak;
  7. Macam-macam peta PBB P2.

Setelah mengikuti bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 yang dilengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Bimtek Pendataan Objek dan Subjek PBB P2

PENILAIAN OBJEK PBB P2

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB P2) sebagai salah satu jenis pajak yang baru bagi daerah dengan potensi yang cukup tinggi bagi banyak daerah, perlu dilakukan Penentuan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang tepat. Pekerjaan penilaian PBB P2 merupakan titik tolak dari optimalnya pemungutan PBB P2 sekaligus mengoptimalkan penerimaan BPHTB di sisi lain.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Penilaian Objek PBB P2. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis ini adalah:

  1. Pengertian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP);
  2. Macam-macam metode penilaian;
  3. Penilaian massal dan penilaian individual;
  4. Penilaian bumi secara massal;
  5. Penilaian bangunan secara massal;
  6. Tatacara pengisian SPOP/LSPOP PBB P2.

Setelah mengikuti bimtek penilaian objek pajak PBB P2 yang dilengarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan, diharapkan para peserta bimtek Penilaian Objek PBB P2 dapat memahami dan menjalankan tugas-tugasnya dengan baik.

Berikut Jadwal Diklat Penilaian Objek PBB P2

Diklat / Bimtek JURUSITA PAJAK DAERAH

Dengan Hormat,

Gubernur, Walikota/Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia.

Pusat Pelatihan Pemerintahan memperhatikan dalam pelaksanaan pemungutan pajak, salah satu tugas pemerintah sebagai pemungut pajak adalah melakukan penegakan hukum kepada Wajib Pajak yang membandel. Salah satu upaya tersebut adalah tindakan penagihan pajak yang secara teknis diatur melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Begitu pun terhadap Wajib Pajak Daerah yang memiliki tunggakan pajak, dapat dilakukan tindakan penagihan pajak secara aktif yang dilakukan oleh Jurusita Pajak. Untuk itu, maka diperlukan penyiapan seorang jurusita pajak yang memahami aturan terkait penagihan pajak secara aktif sejak penerbitan Surat Teguran, penyampaian Surat Paksa, pelaksanaan sita, lelang, dan sebagainya.

Materi yang akan diberikan dalam diklat/bimbingan teknis adalah:

  1. Prosedur dan proses penagihan
  2. Penagihan Seketika dan Sekaligus
  3. Penagihan dengan Surat Paksa
  4. Penyitaan
  5. Lelang eksekusi pajak

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Jurusita Pajak Daerah. Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Jurusita Pajak Daerah yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Jurusita Pajak Daerah.

BIMTEK / DIKLAT BIDANG PENANAMAN MODAL, UKM, KEPENDUDUKAN, PERTAMBANGAN DAN KEPARIWISATAAN

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota, Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan, Kantor (Unit SKPD) dan instansi yang terkait di Seluruh Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Setiap awal tahunnya akan mulai melakukan audit laporan keuangan pemerintah daerah terutama dalam bentuk pengumpulan data-data yang diperlukan. Pemerintah daerah sangat berkepentingan dengan audit tersebut karena beberapa tahun terakhir ini, Kementerian Keuangan menerapkan sistem reward and punishment terhadap pemerintah daerah. Terdapat  tiga macam kriteria dalam sistem tersebut yaitu daerah telah melaksanakan fungsi pelayanan masyarakat dengan baik, daerah menetapkan APBD dengan tepat waktu dan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK. Apabila pemerintah daerah melaksanakan ketiga kriteria tersebut dengan baik maka akan memperoleh insentif tambahan. Namun apabila pemerintah daerah tidak dapat melaksanakan kriteria-kriteria ini dengan baik akan berujung pada pemberian sanksi dari Kementerian Keuangan, terutama sanksi yang bersifat keuangan.

Untuk itu sangat penting bagi pemerintah daerah agar dapat menyusun laporan keuangan dengan baik. Penyusunan laporan keuangan merupakan salah satu kriteria dalam sistem reward and punishment yang diterapkan Kementerian Keuangan kepada pemerintah daerah. Kesimpulannya, pemerintah daerah berkewajiban untuk menyusun laporan keuangan yang dapat menunjukkan kondisi sebenarnya

1. Bimtek Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

2. Bimtek Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Bidang Penanaman Modal, UKM ,kependudukan ,Pertambangan Dan Kepariwisataan , Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5