Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
Di Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa Untuk Melaksanakan Pasal 293 dan Pasal 330 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Perlu Menetapkan Peraturan Pemerintah Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Sebagaimana Kita Ketahui Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Telah Diganti Menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, Untuk lebih Memahami hal tersebut diatas Kami Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah Daerah (LP3D) mengharapkan keikutsertaan Pemerintahan Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota, Sekretariat Daerah serta SKPD terkait) untuk mengikuti Pelatihan berskala Nasional yang akan dilaksanakan Pada :

Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)

Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana diketahui UU no.01 tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara  mewajibkan Pemerintah Daerang dan Perangkat SKPD menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Daerah harus disajikan sesuai PP no.71 th.2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Permendagri No.64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah .Untuk itu agar lebih memahami tentang Aplikasi tersebut  diatas kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan (PUSLATPEM) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional tersebut, yang akan dilaksanakan pada :

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017

Kepada Yth,
Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Dalam meningkatkan kinerja dan menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara baik dan benar (good governance), Perencanaan Kinerja (Renja) maupun Perencanaan Strategik (Renstra) merupakan pedoman yang diharapkan dapat mendorong tumbuhnya instansi pemerintah yang akuntabel, sehingga beroperasi secara efisien, efektif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat dan lingkungannya. Disamping itu, Perencanaan Stratejik (Renstra) merupakan suatu proses yg berorientasi pada hasil yg ingin dicapai selama kurun waktu 1 s/d 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dgn memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yg ada atau yg mungkin timbul, Renstra terdiri atas visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan dan program.

Kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan menyelenggarakan Pelatihan Penyusunan LAKIP Untuk itu kami bermaksud mengundang Bapak/Ibu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Panitia/Pejabat Pengadaan  dan anggota Unit Layanan Pengadaan yang belum bersertifikat Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk mengikuti kegiatan ini, yang akan dilaksanakan pada :

Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 yang merupakan acuan Pemda dalam penyusunan Anggaran yang diharapkan Peraturan ini dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam mengoptimalisasikan pedoman manajemen keuangan yang telah terintegrasi, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan dan fungsi APBD terkait Pembangunan nasional

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Diklat / Bimtek Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi &  Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri  No. 64 Tahun 2013 yang dilaksanakan pada.

Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Salah satu alokasi APBD adalah Hibah dan Bantuan sosial, bantuan berupa uang/barang yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah dan melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pengelolaan hibah daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan kebutuhan pelaksanaan kewenangan daerah dalam rangka hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta adanya studi kelayakan dan banding yang bertujuan meningkatkan kualitas instansi SKPD antar Pemerintah Daerah maka kami mengadakan Pelatihan Nasional terkait pemberian Hibah dan bantuan sosial.

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah yang dilaksanakan pada.

Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Keputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasi republik indonesia nomor kep 236/men/2003 tentang perubahan atas pasal 23, pasal 25, pasal 27 dan pasal 43 peraturan menteri tenaga kerja nomor : per o5/men/1993 tentang petunjuk teknis pendaftaran kepesertaan, pembayaraniuran, pembayaran santunan dan pelayanan jaminan sosialtenaga kerja sebagaimana diubah terakhir dengankeputusan menteri tenaga kerja dan transmigrasinomor : kep o3/men/2001, bahwa besarnya biaya persalinan dan pelayanan khusus yang meliputi biaya kaca mata, prothese mata, prothese gigi, alat bantu dengar dan prothese gerak yang dibayarkan oleh PT. Jamsostek (Persero) kepada peserta sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan pekerja/buruh sehingga perlu ditingkatkan. Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Bimtek Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015 yang dilaksanakan pada

Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan akan diberlakukannya peraturan Direktur Jenderal Pajak No. 14/PJ/2013 sebagai pengganti PERDIRJEND Pajak No. PER 32/PJ/2009 tentang : Bentuk, Isi, Tatacara pengisian dan penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan pasal 21 dan/atau 26 serta bentuk bukti pajak penghasilan 21 dan/atau 26 yang akan diberlakukan januari 2014.

Untuk memberikan kemudahan, kepastian hukum, meningkatkan pelayanan dalam pelaporan perhitungan dan atau pembayaran pajak, objekpajak dan atauharta dan kewajiban menurut ketentuan peraturan terkait bidang perpajakan maupun penyampaian SPT dalam bentuk / melalui : e-SPT, e – Filling dan media elektronik yang telah di terapkan

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
yang dilaksanakan pada :

Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat ( 3 ) Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintahan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negri Republik Indonesia No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akutansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah. Standar Akutansi Pemerintahan Berbasis Akrual adalah Standar Akuntansi Pemerintah yang mengakui Pendapatan Beban, Aset, Utang dan Ekuitas dalam Pelaporan Pelaksanaan Anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah yang dilaksanakan pada

Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan

Kepada Yth,

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia
(Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan :
Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya
DI- Tempat

Dengan Hormat,

Dengan diterbitkannya Permendagri No. 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2016 merupakan acuan pemda dalam Penyusunan Anggaran yang diharapkan Peraturan ini dapat berfungsi sebagai konsep dasar dalam mengoptimalisasikan pedoman manajemen keuangan yang telah terintegrasi, efektif dan akuntabel sesuai dengan tujuan dan fungsi APBD terkait Pembangunan Nasional.

Untuk lebih memahami hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan, yang dilaksanakan pada

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa

Kepada Yth,

Sekretaris Daerah Provinsi, Kabupaten, Kota Se-Indonesia

Asisten I Bidang Pemerintahan
Bagian Pemerintahan
BPMPD
Para Kepala Desa
Para Camat
Bendahara

Di Tempat

Dengan Hormat,

Sebagaimana Diketahui Bersama Bahwa Pada tanggal 15 Januari 2014 , Pemerintah Telah menetapkan UU No.6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Selanjutnya dikeluarkan lagi 2 Peraturan Pemerintah Yaitu PP No.43 dan PP. No. 60 tahun 2014 tentang Desa dan 4 Permendagri yaitu Permendagri No. 111, 112, 113, 114 Tahun 2014 sebagai turunan pelaksanaan UU No.06 Tahun 2014 Tentang Desa. Dan Satu Hal yang sangat Krusial dan Rawan terjadi masalah didaerah karena keterbatasan SDM Yaitu Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa Berdasarkan PERMENDAGRI No.113 Tahun 2014. Untuk membantu Aparatur Pemerintah Daerah didalam Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 serta Pengadaan barang/Jasa di Desa dan Audit dari Pemeriksaan BPK diperlukan Suatu Pemahaman, WawasanPengetahuan Kepada Aparatur Desa terhadap Pengelolaan Keuangan Desa secara Transparan dan Akuntabel.

Merujuk pada hal tersebut diatas kami dari Pusat Kajian Kinerja Pemerintah (PKKP) Bersama Para Pakar dan Nara Sumber akan mengadakan Bimtek Tingkat Nasional dengan tema : Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa yang dilaksanakan pada

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2021

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5