Implementasi PP. Nomor 30 Tahun 20l9 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet

Kepada Yth,
1. Gubernur
2. Walikota dan Bupati
3. Kepala Dinas, Badan dan Kantor SKPD
4. Direktur Rumah Sakit Provinsi/Kota/kabupaten
Di – Seluruh Indonesia

Dengan Hormat,

Peraturan Pemerintah No. 30 Thn 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS yang diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara jelas disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk mengembangkan kompetensi. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Manajemen PNS disebutkan bahwa setiap PNS ASN mempunyai kewajiban dan hak untuk mendapatkan pengembangan kompetensi yang salah satunya melalui Bimtek. Keberadaan PNS ASN memiliki kompetensi merupakan modal bagi Pemerintah Daerah Provinsi Kab/Kota dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif dan efisien.

Program Bimtek PP. Nomor 30 Tahun 20l9 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet yang bertujuan untuk mengembangkan kompetensi SDM membutuhkan struktur kurikulum dan silabus berbasis kompetensi yang sering diistilahkan sebagai kurikulum berbasis kompetensi. Sebagai wujud peningkatan terhadap kemampuan kompetensi teknis dalam proses belajar mengajar dimana semua peserta bimtek harus memiliki pengetahuan, keterampilan dan sikap di bidang masing-masing.

Kurikulum Materi PP No. 30 Tahun 2019 :

  1. Dasar hukum , Pengertian Penilaian Kinerja PNS, Tujuan dan Manfaat Penilaian Kinerja PNS
  2. Perencanaan penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  3. Tata Cara Penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  4. Penyusunan Standar Teknis Kegiatan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  5. Praktek penyusunan Penilaian Kinerja PNS menggunakan aplikasi internet
  6. Simulasi/presentasi penyusunan Penilaian Kinerja PNS dengan menggunakan aplikasi internet
  7. Evaluasi penilaian Penilaian Kinerja PNS ke dalam laporan kinerja harian, Bulanan dan Tahunan.

Peserta membawa Laptop dan Tupoksi sesuai SOTK untuk praktek. Dalam rangka meningkatkan dan mengembangkan kompetensi SDM maka kami akan menyelenggarakan kegiatan dengan tema “Bimtek/Diklat Implementasi PP Nomor 30 Tahun 2019 Tentang Sistem Penilaian Kinerja PNS Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet” dengan mengundang semua SKPD Provinsi, Kab/Kota untuk menghadiri kegiatan tersebut.

Info Jadwal dan Tempat Pelatihan Silahkan Lihat Di bawah Ini :

Diklat Nasional Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017

Kepada Yth :

Kepala Dinas, Badan, Kantor Dan Lembaga Teknis (Prov/Kab/Kota) Se- Indonesia (Dimohon Hadir Bersama/Menugaskan & Mengizinkan : Cq. Kabag-Kasubbag, Kabid-Kasubbid, KTU (KEPEGAWAIAN) & Staf Lainnya

DI- Tempat

Dengan Hormat,

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo pada 30 Maret 2017, juga mengatur tentang masalah pangkat dan jabatan. Menurut PP ini, pangkat merupakan kedudukan yang menunjukan tingkatan Jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak, dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian. “Pangkat sebagaimana dimaksud diatur dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas bagi PNS,” bunyi Pasal 46 ayat (2) PP tersebut, Disebutkan dalam PP ini, jabatan PNS terdiri atas: a. Jabatan Administrasi (JA); b. Jabatan Fungsional (JF); dan c. Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT).Untuk lebih memahami tentang PP tersebut ,maka Dengan demikian kami dari Pusat Pelatihan Pemerintahan (PUSLATPEM) Akan Menyelenggarakan Bimtek Nasional ” Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017

Berikut Jadwal Bimtek Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017 yang diselenggarkan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan (PUSLATPEM) :

Bimtek / Diklat Standar Pelayanan Penggajian serta Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Dengan Hormat ,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Sebagai perwujudan dalam memberikan kesejahteraan bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka Pemerintah telah mengeluarkan PP No. 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Gaji Pokok PNS. Selain dari PP No. 11 Tahun 2011, Peraturan pemerintah (PP) Nomor 34 tahun 2014 mengatur perubahan keenam belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji PNS yang telah diberlakukan per 1 januari 2014 dan menjadi dasar bagi penerbitan petunjuk pelaksanaan pembayaran oleh Kementerian Keuangan dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan untuk segera membayarkan kenaikan gaji maupun rapel yang terhitung mulai 5 bulan terakhir. Selain peraturan tersebut diatasAda beberapa peraturan tambahan sebagai acuan antara lain Peraturan Presiden RI No. 25 Tahun 2010 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil dan UU No.17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan serta Sikap Bagi PNS Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Masa purna tugas merupakan suatu proses yang alami dalam dunia kepegawaian, yang tidak dapat dihindari, bahkan masa ini adalah masa yang akan dialami oleh semua PNS.

Namun bagi sebagian PNS, masa purna tugas merupakan masa yang rentan, baik secara fisik maupun mental, sehingga perlu dilakukan persiapan-persiapan yang matang bagi PNS yang akan memasuki masa pensiun. Ketika seorang PNS memasuki masa purna tugas, maka terjadi perubahan yang sangat besar dalam hidupnya, sehingga bagi yang belum siap menghadapi masa tersebut maka bukan tidak mungkin akan timbul berbagai banyak permasalahan, seperti turunnya sikap mental positif, hilangnya jabatan, menurunnya kepercayaan diri, berkurangnya penghasilan, bahkan menurunnya kesehatan.

Untuk lebih mempersiapkan diri dalam menghadapi masa purna tugas tersebut diperlukan bekal antara lain berupa keterampilan yang bersifat praktis dan dapat dikembangkan menjadi suatu usaha baru yang dapat meningkatkan ekonomi keluarga

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun, Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti diklat Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun.

Diklat Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

Kepada Yth,

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia.

Audit Kinerja adalah suatu proses sistematis dalam mendapatkan dan mengevaluasi bukti secara objektif atas kinerja suatu organisasi, program, fungsi atau kegiatan. Evaluasi dilakukan berdasarkan aspek ekonomi dan efisiensi operasi, efektivitas dalam mencapai hasil yang diinginkan, serta kepatuhan terhadap peraturan, hukum, dan kebijakan terkait. Audit kinerja dilakukan oleh baik auditor internal maupun auditor eksternal. Dalam audit sektor pemerintahan, auditor eksternal adalah Badan Pemeriksa Keuangan dan Auditor Internal adalah Badan Pengawasan Keuangan Pembangunan, Inspektorat Jenderal, dan Inspektorat Daerah.

Pada umumnya proses audit kinerja terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan tindak lanjut. Semua proses tersebut diatur dalam standard audit/standard pemeriksaan. Badan Pemeriksa Keuangan menggunakan Standard Pemeriksaan Keuangan Negara yang ditetapkan dalam Peraturan BPK No.1 tahun 2007 untuk melaksanakan audit kinerja. Sementara itu Aparat Pengawas Internal Pemerintah menggunakan Permenpan Nomor: Per/05/M.PAN/03/2008 Tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan, Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti diklat Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan

BIMTEK / DIKLAT PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Kepada Yth :

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) dan instansi terkait di Seluruh Indonesia

Dalam rangka mendorong peningkatan kualitas manajemen pemerintahan dan peningkatan kualitas layanan publik, maka pemetaan kompetensi yang dibutuhkan setiap jabatan untuk mencapai standar yang ditetapkan sangat penting. Bahwa dalam rangka menjamin obyektivitas dan kualitas pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan, diperlukan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI JABATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS).

BIMTEK / DIKLAT SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN DAERAH

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota / Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Mutasi Pejabat pada dasarnya merupakan sebuah rutinitas yang wajar dalam sistem kepegawaian kita berdasarkan UU 43 Tahun 1999.Mutasi yang secara teknis dalam UU ini diartikan sebagai perpindahan, merupakan sebuah mekanisme kebijakan tentang bagaimana mengatur pemindahan pejabat dalam suatu jabatan. Persoalan yang muncul kemudian adalah bahwa kewenangan yang begitu besar dari pejabat pembina kepegawaian daerah dalam hal ini Kepala Daerah dan Sekda untuk melakukan rotasi/mutasi pejabat, terkadang membuat hal ini dipandang dari aspek politis sehingga yang terjadi kemudian adalah proses perputaran pejabat itu akan ‘beraroma’ kedekatan emosional, balas jasa, balas dendam, dan aroma nepotisme lainnya. Issu ini terakhir sangat mengemuka pasca pemberlakuan Pilkada langsung dimana “dukung mendukung” tergelar secara pulgar serta mengharuskan dibangunnya keterikatan-keterikatan emosional, psikologis, kultural, dan kepentingan dalam masyarakat untuk meraih kekuasaan dan pada akhirnya berujung kepada dikotomi “pendukung dan bukan pendukung”.

Untuk itu, dalam upaya menghindari pemahaman yang keliru di kalangan aparatur/pejabat serta masyarakat umum, maka persoalan mutasi ini harus dilihat dari pendekatan kebijakan publik dimana dalam perencanaan dan pelaksanaannya berada dalam frame manajemen SDM (aparatur/pejabat) serta berorientasi pada peningkatan kapabilitas organisasi/birokrasi. Dengan demikian, apapun hasil dari pelaksanaan kebijakan mutasi tersebut, prosesnya akan tetap memenuhi asas kepatutan kepangkatan, berpegang pada prinsip profesionalisme serta berorientasi pada peningkatan kinerja.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan SISTEM MUTASI KEPEGAWAIAN DAERAH ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Sistem Mutasi Kepegawaian yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Sistem Mutasi Kepegawaian

BIMTEK / DIKLAT PENILAIAN PRESTASI KERJA PNS DAN PENYUSUNAN SASARAN KERJA PEGAWAI (SKP)

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Penilaian prestasi kerja PNS bertujuan untuk menjamin objektifitas pembinaan PNS yang dilakukan berdasarkan sistem prestasi kerja & sistem karier, yg dititikberatkan pada sistem prestasi kerja.Penilaian prestasi kerja PNS diarahkan sebagai pengendalian perilaku kerja produktif yg disyaratkan untuk mencapai hasil kerja yg disepakati.Penilaian prestasi kerja PNS dilakukan berdasarkan prinsip objektif, terukur, akuntabel, partisipatif, dan transparan.

Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan untuk mengevaluasi kinerja individu Pegawai Negeri Sipil, yang dapat memberi petunjuk bagi manajemen dalam rangka mengevaluasi kinerja unit dan kinerja organisasi.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Bimtek Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)

BIMTEK / DIKLAT ANALISIS BEBAN KERJA (ABK) DAN EVALUASI JABATAN SERTA MANAJEMEN PENILAIAN KINERJA INDIVIDU/PNS SEBAGAI PENILAIAN AKUMULASI KINERJA SKPD/LEMBAGA/INSTANSI

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia

Ketidakefektifan dan ketidakefisienan organisasi pemerintah dapat disebabkan oleh ketidaksesuaian atau mismatch antara ketersediaan sumberdaya aparatur, baik kualitas maupun kuantitas, dengan tuntutan kebutuhan organisasi. Pemetaan kebutuhan aparatur melalui Analisis Beban Kerja (ABK) merupakan instrumen untuk memotret kondisi ideal organisasi pemerintah  antara beban kerja yang diemban dengan jumlah pegawai yang dimiliki.  ABK sendiri merupakan first step dalam upaya pengembangan SDM aparatur. Tanpa adanya mapping awal kebutuhan pegawai pada suatu organisasi, upaya pengembangan SDM aparatur dapat menimbulkan kendala baru lainnya yang dapat menyebabkan tidak optimalnya penataan SDM aparatur di lingkungan pemerintahan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan bimtek Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabaran Serta Manajemen penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi Kerja SKPD/Lembaga/Instansi ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Analisis Beban Kerja (ABK) yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Analisis Beban kerja dan Evaluasi Jabaran Serta Manajemen penilaian Kinerja Individu/PNS sebagai Penilaian Akumulasi Kerja SKPD/Lembaga/Instansi

 

BIMTEK / DIKLAT SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS

Dengan Hormat

Gubernur, Walikota , Bupati, Sekretariat Daerah, DPRD, Kepala Dinas, Badan dan Kantor (Unit SKPD) di Seluruh Indonesia.

Sesuai Dengan Pasal 1 Ayat 1 PP No. 53 Tahun 2010 Tentang Disiplin PNS dijelaskan Bahwa apabila Pegawai Negeri Sipil tidak melakukan Kewajibannya dan melakukan Pelanggaran terhadap Undang-Undang dan Peraturan Kedinasan maka PNS tersebut dapat dijatuhi Hukuman Disiplin. Pelanggaran Disiplin adalah setiap ucapan, tulisan atau perbuatan PNS yang tidak mentaati kewajiban dan/atau melanggar larangan ketentuan disiplin PNS, baik dilakukan  di dalam maupun di luar jam kerja.

Untuk memeriksa PNS yang melanggar disiplin PNS maka atasan PNS yang melanggar tersebut dapat memeriksa langsung, namun apabila tingkat pelanggaran hukumannya tingkat sedang sampai berat maka dilakukan oleh Tim Pemeriksa.Masalah yang banyak terjadi pada saat ini, banyak Atasan dan Pejabat Pemeriksa belum begitu paham tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penyusunan Berita Acara Pemeriksaan.Untuk memberikan pemahaman kepada Para Atasan atau pejabat Pemeriksa maka dibutuhkan Pelatihan tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.Sebagaimana diketahui juga, Menghadapi Kebijakan Zero Growth Formasi PNS dan Analisis Jabatan PNS Serta Aplikasi Manajemen Modern Dalam Pembinaan SDM Birokrasi. Pemerintah berkomitmen ingin membenahi segala sesuatu terkait penerimaan PNS. Berbagai aturan yang berkaitan dengan kepegawaian juga akan ditata kembali. Terdapat beberapa pengecualian dalam Zero Growth Formasi PNS ini, seperti tenaga medis, dokter dan perawat, petugas keselamatan publik dan tenaga pengajar.Rencana penghentian perekrutan PNS dirasa sangat mendesak sebab komposisi belanja daerah saat ini umumnya tidak sehat.Belanja pegawai umumnya jauh lebih besar ketimbang belanja publik atau anggaran yang digunakan untuk pelayanan publik dan pembangunan.

Dalam rangka meningkatkan pemahaman akan SISTEM ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN SERTA STRATEGI PENINGKATAN DAN PENGUATAN KINERJA PNS ,Pusat Pelatihan Pemerintahan, mengundang pejabat ataupun pegawai pada instansi yang terkait untuk mengikuti bimtek atau diklat Sistem Administrasi Kepegawaian yang diselanggarakan oleh Pusat Pelatihan Pemerintahan.

Berikut Jadwal Diklat Sistem Administrasi Kepegawaian

Jadwal Bimtek Diklat PUSLATPEM Tahun 2020

Jadwal Bimtek Terbaru

Fasilitas Peserta:

  • Pelatihan selama 2 hari
  • Menginap 3 Malam Twin Share (Bagi Peserta Menginap)
  • Tanda Peserta Bimtek
  • Konsumsi (Coffe Break 2x dan Lunch 2x) serta Dinner 3x (bagi peserta yang menginap)
  • Kelengkapan Bimtek (Pena/Pensil, Note Book dan Makalah serta SERTIFIKAT BIMTEK)
  • Tas Eksklusif

Informasi selanjutnya tentang kegiatan Bimtek, Diklat dan sosisialiasi dapat menghubungi :

Phone: 0813 8098 9013, 0821 1310 8322 BBM : D7BC3D6E, 22A1E8D5

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5