Materi Bimtek & Outbond

Berikut beberapa meteri bimtek outbond yang berlaku nasional dan meliputi beberapa bidang, sebagai berikut :

Bimtek Keuangan :

  1. Sosialisasi Perpres No. 10 Tahun 2015 tentang Dana Alokasi Umum Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2015 dan Mekanisme Pengalokasian Pengalokasian Anggaran Transfer ke Daerah sesuai dengan PMK No. 165 Tahun 2014
  2. Sosialisasi permendagri no. 37 tahun 2014 tentang pedoman umum penyusunan apbd TA 2015
  3. Administrasi Keuangan Dan Perencanaan Bagi Pengguna Anggaran (PA),PPTK, PPK Dan Bendahara
  4. Akuntansi Pelaporan Dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
  5. Evaluasi Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
  6. Mekanisme Pengelolaan Hibah (PMK Nomor 191/PMK.05/2011)
  7. Pedoman Penyusunan Dan Pengendalian Renja SKPD dan RKPD
  8. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa
  9. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)
  10. Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Proses Akuntansi Bagi Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Dan Bendaharawan SKPD
  11. Sistem Penyusunan Anggaran Berbasis Kinerja
  12. Penyusunan Laporan Keuangan Daerah Berbasis Akrual (Pp No.71/2010 & Permendagri No.64/2013)
  13. Penyusunan Laporan Keuangan Instansi Pemerintah
  14. Penyusunan Neraca Awal Dan Akhir Pemerintah Daerah
  15. Perencanaan, Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Instansi Pemerintah Daerah
  16. Review Laporan Keuangan Daerah Sesuai Dengan Permendagri no. 4 thn 2008
  17. Standarisasi Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN)
  18. Tata Cara Pegadaan Pinjaman Luar Negeri & Penerimaan Hibah (PP No.10 THN 2011)
  19. Tata Cara Penatausahaan Dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Serta Penyampaiannya
  20. Tata Cara Penyusunan RKA dan DPA Instansi Pemerintah
  21. Tata Cara Perencanaan, Pelaksanaan, Dan Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas Berdasarkan Permendagri No. 16 Thn 2013
  22. Verifikasi Dan Rekonsiliasi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara
  23. Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Desa yang dilengkapi dengan pengadaan Barang dan jasa diDesa dan audit Pemeriksaan BPK terhadap Pengelolaan Keuangan Desa
  24. Bimbingan Tekhnis Tentang Peningkatan Kapasitas Kinerja Aparatur Pemerintah Dalam Penatausahaan, Pertanggungjawaban Keuangan Daerah dan SBK TA 2016 serta Strategis Menghadapi Audit dalam Penyusunan dan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan
  25. Sistem Penatausahaan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah & Strategi Mengahadapi Audit dalam Penyusunan Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan berdasarkan Standar Akutansi Pemerintah
  26. Kedudukan Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB ) Serta Manajemen Pengelolaan Keuangan Pajak Dan Retribusi Daerah
  27. Tata Cara Menghitung Biaya Iuran, Klaim Dan Pemberian Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Berdasarkan PP No.70 Tahun 2015
  28. Pedoman Tekhnis Pemberian Dana Hibah Dan Bantuan Sosial Dan Sinergitas Hubungan Keuangan Pusat – Daerah Dalam APBD Tahun 2016
  29. Teknis Penyusunan RKA, Pengesahan DPA, Anggaran Kas Dalam Rangka Penyusunan APBD TA 2016 Sesuai Permendagri No. 52 Tahun 2015 Serta Prosedur Akuntansi & Pelaporan Keuangan Pemda Sesuai Permendagri No. 64 Tahun 2013
  30. Penatausahaan Keuangan serta Pedoman Penyusunan APBD TA 2017 sesuai dengan Permendagri No. 31 Thn 2016
  31. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja (RENJA) Pemerintah Daerah Sesuai Permendagri No. 18 Tahun 2017
  32. Penerapan Program Aplikasi Simda Keuangan Versi 2,7 berbasis Akrual dilingkungan Pemerintah Daerah dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD)
  33. Pedoman Penyusunan APBD TA. 2018 berdasarkan permendagri no. 33 tahun 2017
  34. Bimtek NASIONAL PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH DAN ASET DAERAH BERBASIS APLIKASI E.SIPKD, E.REPORTING, E.SIAP/BMD
  35. Pedoman Penyusunan APBD TA 2018 Sesuai Dengan Permendagri No. 33 Tahun 2017 Dan Standar Biaya Masukan TA 2018 Sesuai PMK RI No. 49 Tahun 2017 Serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP Dari BPK RI
  36. Implementasi Transaksi Non Tunai Dalam Peningkatan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Daerah
  37. Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
  38. Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
  39. Arah kebijakan perencanaan dan penganggaran tahun 2018 berdasarkan Permendagri No. 32 tahun 2017 tentang penyusunan rencana kerja pemerintah daerah ( RKPD ) tahun 2018 dan tahapan penyusunan dan sinkronisasi Renja dan Renstra OPD
  40. Teknis Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Dan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual Permendagri No. 64 Tahun 2013 Untuk Memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian ( WTP – UNQUALIFIED OPINION )
  41. Pedoman Penyusunan APBD TA 2019 Sesuai dengan Permendagri No. 38 Tahun 2018 dan Standar Biaya Masukan TA 2019 serta Standar Akuntansi Pemerintah ( SAP ) Untuk Memperoleh Opini WTP dari BPK RI
  42. Strategi Pembukuan Dan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran Daerah
  43. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Perubahan Pengelolaan Keuangan Desa
  44. Teknik Penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (RENSTRA OPD) Berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017
  45. Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019

Bimtek Kepegawaian :

  1. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  2. Analisis Jabatan (ANJAB) Bagi Pegawai Negeri Sipil
  3. Analisis Beban Kerja (ABK)
  4. Penilaian Prestasi Kerja Pns Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  5. Sistem Mutasi Kepegawaian
  6. Sistem Administrasi Kepegawaian
  7. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  8. Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  9. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi Masa Pra dan Pasca Pensiun
  10. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  11. Analisis Kebutuhan Diklat
  12. Aparatur Sipil Negara (ASN) Sesuai Dengan UU. RI No. 5 Tahun 2014
  13. Audit Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  14. Management Of Training (MOT)
  15. Pembekalan Keterampilan Dan Kewirausahaan Bagi PNS Menjelang Masa Purna Tugas
  16. Pembentukan Pengawas Pemerintahan Bagi PNS Yang Disesuaikan /Inpassing
  17. Pengembangan Budaya PNS
  18. Pengembangan Kepribadian Aparatur
  19. Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan (Angka Kredit P2UPD)
  20. Penilaian Prestasi Kerja PNS Dan Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  21. Peningkatan Wawasan Keterampilan Dan Sikap Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Menghadapi   Masa Pra dan Pasca Pensiun
  22. Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai (SKP)
  23. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  24. Sistem Mutasi Kepegawaian
  25. Standar Audit Kinerja Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  26. Standar Kompetensi Jabatan Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  27. Standar Pelayanan Penggajian dan Tunjangan Kinerja Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)
  28. Diklat Nasional Manajemen PNS Berdasarkan PP. No.11 tahun 2017
  29. Training Officer Course (TOC)
  30. Bimtek Kepegawaian, Pedoman Kriteria Penetapan Kecelakaan Kerja, Cacat dan Penyakit Akibat Kerja serta Kriteria Penetapan Tewas Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara Sesuai Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2016
  31. Manajemen Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Berdasarkan PP. No.49 tahun 2018
  32. Standar Kompetensi Jabatan Aparatur Sipil Negara sesuai PERMENPAN RB No. 38 Tahun 2017.
  33. Kebijakan Penataan Urusan Pemerintahan, Kelembagaan Dan Kepegawaian dalam Pelaksanaan Good Governance
  34. Implementasi PP. Nomor 30 Tahun 20l9 Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil Dengan Menggunakan Praktek Aplikasi Internet

Bimtek Barang dan Aset Daerah :

  1. Sistem Pengelolaan Barang Milik Daerah/Negara
  2. Strategi dan Tata Cara serta Teknik Penilaian Aset Daerah
  3. Sistem dan Tata Cara Penghapusan Aset
  4. Sistem Informasi Manajemen Barang Dan Aset Daerah (SIMBADA)
  5. Pengelolaan Aset /Barang Milik Daerah Sesuai PP 27 Tahun 2014 dan Penilaian Aset /Barang Milik Daerah Serta Implementasi Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Sesuai Permendagri 64 Tahun 2013
  6. Tata Cara Pengelolaan Aset/Barang Milik Daerah/Negara (BMD/N) sesuai Permendagri No. 19 Tahun 2016

Bimtek Pengadaan Barang dan Jasa :

  1. Tryout Dan Ujian Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Dengan Perpres No. 70 Tahun 2012.
  2. Metode Penyusunan HPS/OE Atas Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  3. Sosialisasi Dan Pendalaman Materi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Sesuai Perpres No.70 THN 2012
  4. Tata Kerja Tim Dan Tata Cara Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
  5. Jasa Konstruksi Bagi Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur Pengawasan
  6. Mekanisme Pengadaan Tanpa Tender
  7. Hukum Kontrak Dan Teknik Penyusunan Kontrak Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
  8. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa Di Desa
  9. Diklat Pointers Perubahan IV Perpress No. 54 Tahun 2010 ( Perpress No. 4 Tahun 2015 ) dan Inpress No. 1 Tahun 2015

Bimtek Kearsipan :

  1. Manajemen Kearsipan Dan Pengelolaan Pusat Arsip (Record Center)
  2. Manajemen Kehumasan di Instansi Pemerintah
  3. Korespondensi dan Tata Naskah Dinas berdasarkan Permendagri Nomor 54 Tahun 2009 dan Nomor 55 Tahun 2010
  4. Manajemen Keprotokolan dan Master Of Ceremony (MC) sebagai wujud Peningkatan Wawasan, Keterampilan dan Pengetahuan Bagi Humas, Protokol dan Master Of Ceremony ( MC ) di Daerah.
  5. Manajemen Pengelolaan Arsip Daerah, Tata Naskah Dinas Dan Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (Sakip) Berdasarkan PERPRES No. 29 Tahun 2014
  6. Bimtek Implementasi Sistem Informasi Manajemen Arsip Digital dan Pedoman Tata Naskah Dinas instansi Pemerintah

Bimtek Pemerintahan :

  1. Penyusunan Program Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)
  2. Perencanaan Dan Evaluasi Kinerja Aparatur Pemerintahan Daerah
  3. Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD)
  4. Harmonisasi Antar Bidang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota Dengan Pemerintah Daerah Provinsi
  5. Rencana Strategis (Rentra) pada Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD)
  6. Peningkatan Kinerja Serta Tugas Camat/Lurah/Kepala Desa & Sekretaris Desa.
  7. Peraturan Pemerintah RI No. 22 Thn 2015 Ttg Perubahan Atas PP. No. 60 Thn 2014 Ttg Dana Desa Yang Bersumber Dari APBN.
  8. Penatausahaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Desa.
  9. Arah Kebijakan Nasional Pembangunan Desa Dan Kawasan Perdesaan Dalam RPJMN 2015-2019.
  10. Sosialisasi Peraturan Pemerintah RI No. 43 Thn 2014 ttg Pelaksanaan UU No. 6 / 2014 ttg Desa.
  11. Sosialisasi dan Penjelasan Tata Cara Pemilihan Kepala Desa
  12. Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di desa.
  13. Percepatan Persiapan Pelaksanaan UU Desa
  14. Gerakan Pembangunan Desa Semesta (Gerakan Desa) Berbasis Kawasan Untuk Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan.
  15. Peningkatan Tupoksi Staf Ahli Dalam Mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah
  16. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan UU No. 22 Tahun 2014 dan PERPU No.01 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota
  17. Bimtek Nasional, Permendagri No. 32 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018 dan Strategi Pencapain RKPD Provinsi/Kabupaten/Kota
  18. Perangkat Daerah, Pelaksanaan PP Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
  19. Perencanaan dan Evaluasi Pelaksanaan RPJMD & RKPD Serta Penyusunan Renstra dan Renja SKPD Sesuai Permendagri No. 86 Tahun 2017

Bimtek Perpajakan :

  1. Kewajiban Perpajakan bagi Instansi Pemerintah
  2. Pengelolaan Pajak PBB dan BPHTB Berdasarkan Undang – Undang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (PDRD) No. 28 Tahun 2009
  3. Pengelolaan Potensi Pajak & Retribusi Daerah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
  4. Mekanisme Pendataan Dan Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perkotaan Dan Perdesaan (PBB – P2)
  5. Penyuluhan Pajak Daerah
  6. Pendataan Objek dan Subjek PBB P2
  7. Penilaian Objek PBB P2
  8. Jurusita Pajak Daerah
  9. Tata Cara Pengisian Dan Pelaporan Pengisian e-SPT Bagi Instansi Pemerintah
  10. Kewajiban Perpajakan Bagi Bendahara Instansi Pemerintah/BUMN/BUMD

Bimtek Penanaman Modal :

  1. Manajemen Penanaman Modal Daerah Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu.
  2. Strategi Penyusunan Dan Penetapan Kebijakan Pengembangan Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Dalam Bentuk Rencana Strategis Daerah.

Bimtek UKM :

Bimtek Pertambangan :

  1. Manajemen Pertambangan Rakyat Bagi Instansi Pemerintah sebagai wujud Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Bertanggungjawab.
  2. Strategi Pengembangan Wilayah Pertambangan Rakyat

Bimtek Pariwisata :

Bimtek Kependudukan :

Bimtek Lingkungan Hidup :

Bimtek Kesehatan :

  1. Fasilitator Pemberdayaan Masayrakat
  2. Pembentukan Kader dan Tokoh Masyarakat dalam Pengembangan Desa siaga
  3. Komunikasi Perubahan dan Perilaku
  4. Promosi Kesehatan Dinas Kesehatan Rumah Sakit
  5. Tenaga Promosi kesehatan Dinkes Kab/kota dan Rumah sakit
  6. Manajemen Proyek
  7. Rekruitmen tenaga Kesehatan Untuk Rumah Sakit dan Puskesmas
  8. Pengelolaan Program-program Kesehatan Kabupaten dan Kota
  9. Peningkatan Kinerja Organisasi melalui Pembelajaran Organisasi
  10. Leadership Training For Management
  11. Penyelesaian Kerugian Negara Likungan Instansi
  12. Kesehatan Reproduksi Remaja
  13. Penyehatan Air
  14. Kursus Higiene Sanitasi makanan dan Minuman
  15. Sistem Informasi Kesehatan Kabupaten/Kotamadya
  16. Pengolahan Limbah Cair dan Limbah Rumah Sakit
  17. Keselamatan dan kesehatan kerja K3 RS
  18. Pembinaan perilaku Hidup bersih dan Sehat di Rumah Tangga.
  19. Penerapan Puskesmas menjadi Badan Layanan Umum Daeran (BLUD) Dan Mekaninisme Akreditasi Puskesmas dan Penerapan Puskesmas Menjadi badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Dan Mekanisme Proses Akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit
  20. Disain dan Implementasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) 2016 Menuju Kepesertaan Seluruh Penduduk (UHC) 2019

Bimtek Satpol PP :

  1. Peningkatan Kapasitas SDM Polisi Pamong Praja Dengan Pengenalan Tugas Pokok dan Fungsinya dalam Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah Guna Membentuk Polisi Pamong Praja Yang Profesional dan Terlatih.
  2. Peningkatan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Agar Berdayaguna dan Berhasilguna dengan Pemahaman Tentang Standar Operasional Prosedur Penggunaan Senjata Api serta Pedoman Organisasi dan Tata Kerja dan Pedoman Pelaporan Satpol PP.
  3. Intelejen Satpol PP

Bimtek BUMN/BUMND dan Rumah Sakit :

  • Sistem Penerapan PTK 007 Revisi 03 Tahun 2015 dan TKDN Terbaru Sebagai Pedoman Pengadaan Barang & Jasa di Industri Hulu Migas Indonesia”.
  • Peran Strategis Pendidikan bagi Tenaga Penyuluh Kesehatan Dalam Pembangunan Kesehatan Dan Kesejahteraan Masyarakat”
  • Pedoman Pengadaan Alkes dan Obat serta Strategi Pencegahan Tipikor Deangan Pelelangan dan Pengadaan Tanpa tender berdasarkan Peraturan Presiden No.70 Tahun 2012 ( Perubahan Perpres No.54 tahun 2010) Pemanfaatan E-Katalog Obar/Alkes untuk Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional dengan Prosedur e-purchasing berdasarkan Perpres No.4/2015(Dilengkapi dengan Aplikasi e-Purchasing dan Penyusunan Kontrak).
  • OPTIMALISASI PENGELOLAAN BUMD DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN DAERAH

Protokol dan MC

Aparatur Desa

DPRD

  • Bimtek Kebijakan umum anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran
  • Bimtek Optimalisasi Fungsi dan Wewenang DPRD dalam Proses Penyusunan dan Penetapan APBD
  • Bimtek Optimalisasi peran DPRD dalam perencanaan dan evaluasi kinerja pembangunan daerah
  • Bimtek Optimalisasi reses & pokok pikiran DPRD hasil Jasmara
  • Bimtek Optimalisasi Tugas dan Tanggung Jawab Alat Kelengkapan DPRD
  • Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Hibah Dan Dana Bantuan Sosial Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  • Bimtek Orientasi Pengelolaan Dana Reses Bagi Anggota DPRD Provinsi, Kota/Kabupaten
  • Bimtek Pedoman Pelaksanaan Fungsi Fungsi DPRD
  • Bimtek Pelayanan Prima Sekretariat DPRD Terhadap Pimpinan dan Anggota DPRD
  • Bimtek Penguatan Hard dan Soft Skills bagi Anggota DPRD Purnabakti
  • Bimtek Peningkatan kapasitas, peran dan fungsi anggota DPRD
  • Bimtek Peran Bamus, Balegda, dan Badan Kehormatan dalam Meningkatkan Kinerja DPRD
  • Bimtek Tata Cara Penyusunan dan Pengelolaan serta Proses Akuntansi Keuangan DPRD dan Sekretariat DPRD
  • Bimtek Optimalisasi Peran DPRD Dalam Penganggaran dan Pengawasan Serta Pembuatan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
  • Pengelolaan Hibah dan Bansos sesuai Permendagri Nomor 123 Tahun 2018 ttg Perubahan Keempat Pemendagri Nomor 32 Tahun 2011.
  • Manajemen Reses & Penyusunan Kebijakan Pokok-Pokok Pikiran DPRD.
  • Optimalisasi dana Kelurahan dalam mendukung Kinerja Pemerintahan Daerah sesuai Permendagri Nomor 130 Tahun 2018.
  • Kebijakan Laporan Keterangan Pertanggjawaban penyelenggaraan Pemerintahan daerah dari KDH kepada DPRD
  • Pengawasan Terhadap Korupsi dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Perhubungan

  • MANAJEMEN OPERASIONAL KEPELABUHANAN dan KESELAMATAN PELAYARAN
  • PENGELOLAAN PENERBANGAN
  • PENGELOLAAN PARKIR DAN RETRIBUSI DAERAH dan PENGUJIAN KIR

Untuk informasi lebih lanjut silahkan hubungi kami

 

 

Tentang Kami

Konsep kerja lembaga kami bertujuan membantu mensosialisasikan berbagai Program – program peraturan pemerintah berupa peraturan perundang – udangan dibidang Pengembangan Sumber Daya Manusia

Download Jadwal Pelatihan

Hubungi Kami

Pusat Pelatihan Pemerintahan
Jl. Kalibaru Barat VII Jakarta Utara
Email: sulong.ria@gmail.com
Telp. 021) 29478809 Fax. : (021) 29478809
HP : 0813 8098 9013, 0821 1310 8322
PIN BB : D7BC3D6E, 22A1E8D5